Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan &
mengkoordinasikan sumbersumber daya untuk tujuan memproduksi & menghasilkan
barang atau jasa.
Koperasi sebagai badan usaha maka :
- Tunduk pada kaidah & prinsip ekonomi yang berlaku
- Mampu menghasilkan keuntungan &
mengembangkan org.&usahanya
- Anggota sebagai pemilik sekaligus
pengguna jasa
- Memerlukan sistem manajemen usaha
(keuangan,teknik,organisasi & informasi)
Tujuan perusahaan koperasi :
Berorientasi pada profit oriented & benefit oriented
Landasan operasinal didasarkan pada pelayanan (service at a
cost)
Memajukan kesejahteraan anggota adalah prioritas utama.
- Tujuan Koperasi
tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 mengenai
Perkoperasian, Tujuan Koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berdasarkan pada Pacasila dan UUD 1945.
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota nya pada khusus nya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2.Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai kopegurunya.
3.Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Berusaha untuk me1ujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomiDari beberapa tujuan koperasi diatas, garis
besarnya adalah (Mensejahterakan para anggota koperasi dan
masyarakat).Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur .Memperbaiki
kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang
perekonomian.Membangun tatanan perekonomian nasional.
- fungsi koperasi
1. sebagai Koperasi konsumsi berusaha
untuk menyediakan barang barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang
keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau
oleh daya belinya.
2. sebagai Koperasi simpan pinjam atau koperasi
kredit4erusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum
lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan
hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman
uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.
3. sebagai Koperasi /roduksi berusaha untuk menggiatkan
para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya
serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan
memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya.
4. sebagai badan usahaMampu untuk menghasilkan keuntungan
dan mengembangkan organisasi dan usahanya. fungsi lainnya :
sebagai urat nadi perekonomian
sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi di Indonesia
untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar sesama 1arga
Indonesia
Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat akan pengaturan
keuangan
Mengembangkan potensidan kemampuan ekonomi anggota koperasi
Memperkokoh kemandirian rakyat dibidang perekonomian
Me1ujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
Mengembangkan kreatifitas dan membangunji1a berorganisasi bagi
1arga masyarakat.
referensi :
Jenis
Koperasi menurut fungsinya
Koperasi
pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi
pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota
sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli
atau konsumen bagi koperasinya.
ü Koperasi
penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi
barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan
konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa
kepada koperasinya.
ü Koperasi
produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya
bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan
sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
ü Koperasi
jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh
anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik
dan pengguna layanan jasa koperasi.
Apabila koperasi
menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose
cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu
fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis
koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
· Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi
yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
· Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri
dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang
luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi
menjadi :
Ø koperasi
pusat - adalah koperasi yang
beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
Ø gabungan
koperasi - adalah koperasi yang
anggotanya minimal 3 koperasi pusat
Ø induk
koperasi - adalah koperasi yang
minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
Jenis
Koperasi menurut status keanggotaannya
· Koperasi produsen adalah
koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga
usaha.
· Koperasi konsumen adalah
koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang
ditawarkan para pemasok di pasar.
Kedudukan anggota di dalam
koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian
pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan
pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
Hirarki
dan Tanggung Jawab.
1. Pengurus.
Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa :
a) Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.
b) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :
a) Mengelola koperasi dan usahanya.
b) Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.
c) Menyelenggaran Rapat Anggota.
d) Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.
e) Wewenang.
f) Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.
g) Meningkatkan peran koperasi.
1. Pengurus.
Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa :
a) Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.
b) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :
a) Mengelola koperasi dan usahanya.
b) Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.
c) Menyelenggaran Rapat Anggota.
d) Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.
e) Wewenang.
f) Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.
g) Meningkatkan peran koperasi.
2. Pengelola.
Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sbagai berikut :
a) Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
b) Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
c) Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
d) Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.
Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sbagai berikut :
a) Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
b) Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
c) Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
d) Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.
3. Pengawas.
Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Berikut adalah tugas, dan wewenang, serta syarat menjadi Pengawas :
Tugas Pengawas.
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
Wewenang Pengawas.
a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
c) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu.
a) mempunyai kemampuan berusaha.
b) mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.
Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Berikut adalah tugas, dan wewenang, serta syarat menjadi Pengawas :
Tugas Pengawas.
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
Wewenang Pengawas.
a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
c) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu.
a) mempunyai kemampuan berusaha.
b) mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.
1. Pengurus
Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya “The Board
of Directions of Cooperatives”fungsi pengurus adalah:
§ Pemberi nasihat
§ Pengawas atau orang yang dapat
dipercaya
§ Pusat pengambil keputusan
tertinggi
§ Simbol
§ Penjaga berkesinambungannya
organisasi
2. Pengawas
Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata
kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan
kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.
Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam
menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.
3. Manajer
Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki
kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan
oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas. Peranan manajer adalah
membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola
sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan
mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi
(to get things done by working with and through people).
4. Pendekatan
Sistem pada Koperasi
Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu:
§ organisasi dari orang-orang
dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial (pendekatan sosiologi).
§ perusahaan biasa yang harus
dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo
klasik).
REFERENSI :
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh
orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan
prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Tujuan
koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah Koperasi
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan
daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita
rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada
masing-masing anggota. Menurut ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota,
Pengurus dan Pengawas.
Prinsip
koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk
membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru
yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah
internasional) adalah :
- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- Pengelolaan yang demokratis,
- Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- Kebebasan dan otonomi,
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di
Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi
Prinsip
Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:
- Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)
REFERENSI :
A. konsep koperasi (ide koperasi)
Ekonomi kerakyatan sebetulnya bukanlah gagasan
baru di Indonesia. Gagasan ekonomi kerakyatan sejatinya lebih tua dibandingkan
dengan umur bangsa Indonesia sendiri. Namun belakangan ini, gagasan ekonomi
kerakyatan menjadi sangat populer dan terus menjadi perbincangan di berbagai
kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, gagasan ekonomi kerakyatan seolah baru
bangkit dari kubur ketika reformasi dilakukan. Sebab, pada saat Orde Baru,
Soeharto lebih suka menggunakan sistem yang lebih menjanjikan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis. Kondisi itu juga menyebabkan
koperasi sebagai manifestasi ekonomi kerakyatanpun sangat lamban
perkembangannya. Sayangnya lagi, era Reformasi tidaklah menjamin ekonomi
kerakyatan dapat dijalankan dengan mulus. Karena demokrasi politik pada era
Reformasi justru lebih banyak melibatkan perusahaan kapitalis dalam
kegiatan perekonomian. Berbagai fenomena dan gambaran diatas, tentunya
tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Sebab itu, kiranya kita perlu kembali
melihat sistem ekonomi kerakyatan dan koperasi secara lebih mendalam, mulai
dari substansi, sejarah, ide dan gagasan serta manifestasinya.
Dasar-dasar Hukum Koperasi
Indonesia :
1.
Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
2.
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.
3.
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
5.
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan pada Koperasi.
6.
Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan
Koperasi
7.
Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
8.
Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi.
Landasan-landasan koperasi dapat di bagi
menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :
1.
Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah
Pancasila.
2.
Landasan Strukturil dan landasan gerak
Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
3.
Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia
adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan
diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.
B.
Sejarah koperasi
Pada
tahun 1896 R. Aria Wiriatmaja, Patih Purwokerto, memelopori pertama kali berdirinya
koperasi di Indonesia, dengan mendirikan perkumpulan yang kegiatan usahanya
bersifat koperasi yakni Bank Penolong dan Tabungan
(Hukp
en Spaarkbank) Keinginan ini muncul ketika ada penindasan terhadap masyarakat
yang hendak menginginkan pinjaman. Kemudian, usaha ini berkembang menjadi
bentuk koperasi yang juga melakukan usaha pemberian kredit di sektor pertanian.
Pendirian koperasi untuk pertama kali inilah, yang dianggap menjadi awal
lahirnya ekonomi rakyat di Indonesia. Gagasan yang kongkret tentang ekonomi
kerakyatan, barulah muncul ketika Hatta berdiskusi tentang
welfare
state dengan Tan Malaka di
Berlin pada tahun 1922. Gagasan ekonomi kerakyatan dimunculkan kembali oleh
Hatta melalui pamflet monumentalnya yang berjudul
Menuju
Indonesia Merdeka pada tahun 1932.
C. Perkembangan koperasi
a)
pada masa reformasi
Dalam hal ini konsolidasi potensikeuangan, pengembangan
jaringaninformasiserta pengembangan pusat inovasi dan teknologimerupakan
kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintahdi daerah
dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kreditdi daerah. Pemusatan
koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat
kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang
dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).
Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga
likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga
pengembangan sistem asuransi tabungan yang d apat
diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan
koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam
menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan
sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju
koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh
koperasi di Indonesia.
Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga
keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan
kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi
sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen
penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan
tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.
b) pada masa orde baru
18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi
yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok
Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang
Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi
langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan
ekonomi rakyat.
b. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan
sendi-sendi dasar koperasi dari kemrniannya.
2. a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk
Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana
dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa
untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hokum dan tempat yang
semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak
sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekonomi Negara
dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di
segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya
bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan
Panvcasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14
tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang
terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu
bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu.
Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah
mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap
“ ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani “.
Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya
wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan
kegotong-royongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa
Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang
dianut seseorang. Kiperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
dilaksanakan dalan rangka dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa
Indonesia.
Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah
organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasal
tersebut menyatakan bahwa “ koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang
sebagai manusia secara bersamaan, bekerja untuk memajukan
kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat”.
Referensi :
4.
http://www.academia.edu/9806143/SEJARAH_PERKEMBANGAN_KOPERASI_DI_INDONESIA
KONSEP KEMISKINAN
Kemiskinan dapat dilihat dari dua
sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada
kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau
kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social
distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi
pendapatan.
Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan
absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata
(garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara
pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan
relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.
Ø Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut atau mutlak
berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam
bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty
line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup
standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya.
Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup
minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa
jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum
merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.
Ø Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif pada dasarnya
menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat.
Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu
masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini,
dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat
mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan
terbawah.
2.2. PENGERTIAN
KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya
mencakup:
Ø Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan
pangan sehari-hari: sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan
dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan
dasar.
Ø Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan
sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial
biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah
politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan
jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
Ø Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang
memadai. Makan "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi
bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat
diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal.
Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.
2.3. GARIS KEMISKINAN
Konsep Definisi
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang
setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan
makanan.
Rumusan
GK
= GKM + GKNM
Ket
: GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan
Kegunaan
Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah
dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman
kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty
severity index-P2)
Keterangan Tambahan
Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain
untuk menyusun indikator kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi
Kebutuhan Dasar (SPKKD).
Interpretasi
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan
2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2.4. PENYEBAB KEMISKINAN
·
Penyebab individual, atau patologis,
yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan
dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan
tidak mengukur pemasukan.
·
Penyebab keluarga, yang
menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga
dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan
keuangan keluarga.
·
Penyebab sub-budaya (subcultural),
yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau
dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda
dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
·
Penyebab agensi, yang melihat
kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah,
dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang
dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
·
Penyebab struktural, yang memberikan
alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa
kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat
(negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang
diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu,
orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati
atas garis kemiskinan.
2.5. DAMPAK
KEMISKINAN :
1.
Berkurangnya rasa nasionalisme,
dikarenakan terlalu memikirkan kebutuhan utuk bertahan hidup.
2.
Tindak kejahatan tersebar
dimana-mana, dikarenakan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan tanpa dibekali
iman dalam agama sehingga segala cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
3.
Harga diri suatu Negara yang jatuh
dimata dunia dan dianggap sumber dayanya tidak memiliki potensi untuk maju dan
hanya mengandalkan bantuan saja.
4.
Menumbuhkan generasi muda yang tidak
mengindahkan budaya ketimur.
5.
Hilangnya rasa gotong royong dan
saling membantu dikarenakan tingkat sifat individualism yang tinggi.
6.
Timbulnya banyak penyakit
dimana-mana dikarenakan keadaan lingkungan yang kumuh dan jauh dari kebersihan.
7.
Semakin banyak yang tidak belajar
agama dikarenakan memilih pada focus utama yaitu cari makan.
8.
Semakin terpuruknya ekonomi suatu
Negara yang mengakibatkan kehancuran suatu bangsa, akibat ingin memisahkan diri
dari wilayah kesatuan tanah air.
2.6.
PERTUMBUHAN KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Data 1970 – 1980 menunjukkan ada
korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan
sikaya dengan simiskin.
Penelitian di Asia Tenggara oleh
Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an
ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal
1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia,
Thaliland, Inggris dan Swedia.
Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan
disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan
kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan
pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam
jumlah pendapatan keluarga.
Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara
tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi
pendapatan.
Dengan
data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan
bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk
U terbalik.
Periode Tingkat Pendapatan Per
Kapita
Hasil
ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi
dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi
pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir
proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah
menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan
dari pertanian lebih kecil.
Banyak studi untuk menguji hipotesis
Kuznets dengan hasil:
a. Sebagian besar mendukung hipotesis
tersebut, tapi sebagian lain menolak
b.
Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan
hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s
c.
Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada
porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.
Deininger
dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486
observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini
berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.
Anand
dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung
hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa
distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep
pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.
Ravallion dan Datt (1996)
menggunakan data India:
Ø
Proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah
produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
Ø
Proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi
perorang (%)
Hasilnya
menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan
tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).
Ranis,
dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan
kesenjangan.
2.7.
BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
Indikator Kesenjangan
Ada
sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan
yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic
dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE),
ukuran atkinson, dan koefisien gini.
Yang
paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada
selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat
porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna
dalam pembagian pendapatan.
Kumulatif presentase dari populasi
Yang mempunyai pendapatan
Ide
dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi
nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis
45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi
pendapatan. Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini
berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini
0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan
dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain
alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama
oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga
group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan
menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang
dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank
Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi,
apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil
dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila
kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan
ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari
17%darijumlahpendapatan.
Indikator
Kemiskinan
Batas
garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini
disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan
2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Dengan
kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar
(basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama
merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan
dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan
absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah
batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari
2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non
makanan (non food line).
Untuk
mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk
(1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence
of proverty : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan
pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering
disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya
kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK),
atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi
jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai
suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula sebagai
berikut :
Pa = (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a
Indeks
Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z - yi) / z] adalah
perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok
keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan.
Sedangkan bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya
pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi
dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.
Ketiga, the severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
Ketiga, the severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
2.8.
KEMISKINAN DI INDONESIA
Setelah
indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999
dan setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara
spektakuler dari 40,1% menjadi 11,3%, jumlah orang miskin meningkat kembali
dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP
dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode
1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta
jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS,1999). Sementara itu, International
Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia
pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari seluruh
jumlah penduduk (BPS, 1999).
Data
dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998 telah
terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir sama di wilayah pedesaan dan
perkotaan. Di wilayah pedesaan angka kemiskinan meningkat menjadi 67,72%,
sementara di perkotaan meningkat menjadi 61,1%. Secara agregat, persentase
peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di
wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan perkotaan (4,72%). Akan tetapi,
selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat
sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan
sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).
Data
di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk
perkotaan lebih parah daripada penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke (1999),
setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini. Pertama, krisis cenderung memberi
pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti
perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif
dan memperparah pengangguran di perkotaan. Kedua, pertambahan harga bahan
makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan karena mereka masih dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsistem yang dihasilkan
dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan yang
sistem produksi subsistemnya khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan
makanan tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.
Angka
kemiskinan ini jauh lebih besar jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai
lebih dari 21 juta jiwa. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan,
yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki
pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan daripada orang miskin.
Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable
group) ini mengalami ketelantaran psikologis, sosial dan politik terutama
menghinggapi para pemuda di negeri ini.
Selain
kelompok di atas, krisis ekonomi yang terjadi meningkatkan jumlah orang yang
bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya
sejumlah kantor swasta dan pemerintah, serta dirampingkannya struktur industri
formal yang lebih fleksibel. Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama
periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhdap 5,4
juta pekerja pada sektor industri modern menurunkan jumlah pekerja formal
(terutama para pemuda) dari 35% menjadi 30%.
Menurut
Tambunan (2000), sedikitnya setengahnya dari penganggur baru tersebut diserap
oleh sektor informal serta industri kecil dan rumah tangga lainnya. Pada sektor
informal perkotaan khususnya pedagang kaki lima mengalami peningkatan yang
sangat dramatis. Misalnya di Jakarta dan Bandung pada periode akhir tahun
1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300% (Kompas, 1998). Dilihat
dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini sangat besar. Namun
demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial
ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam keadaan miskin dan rentan.
Departmen
Sosial tidak pernah absen dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, termasuk
melaksanakan Program-Program Kesejahteraan Sosial dikenal PROKESOS yang
dilaksanakan, baik secara intradepartmen maupun antardepartmen bekerja sama
dengan department-departmen lain secara lintas sektoral. Dalm garis besar
pendekatan Depsos dalam menelaah dan menangani kemsikinan sangat dipengaruhi
oleh persefektif pekerjaan sosial (social work). Pekerjaan sosial
dimaksud, bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan –pekerjaan amal
begitu saja, melainkan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki
dasar-dasar keilmuan (body knowledge), nilai-nilai (body value), dan
keterampilan (body of skills) professional yang umumnya diperoleh
melalui pendidikan tinggi pekerjaan sosial (S1, S2, dan S3).
2.9. KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI
INDONESIA
Kemiskinan
adalah persoalan yang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia akan tetapi
karakteristik kemiskinan pada masing-masing Negara berbeda. Menurut Kemal A.
Stamboel, sedikitnya terdapat tujuh karakteristik kemiskinan di Indonesia,
yaitu :
1.
Mayoritas rumah tangga miskin
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.
2.
Mayoritas rumah tangga miskin adalah
petani gurem/subsisten
3.
Disparitas tingkat kemiskinan yang
tinggi antara kota dan desa
4.
Disparitas tingkat kemiskinan
yang sangat tinggi antar provinsi
5.
Dominasi belanja belanja makanan
terhadap garis kemiskinan
6.
Berkumpul di sekitar garis
kemiskinan.
7.
Kemiskinan bersifat multidimensi.
2.10.
FAKTOR – FAKTOR KEMISKINAN
1.
Pengangguran
Semakin banyak pengangguran, semakin
banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau
orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin
bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi
masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri,
perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.
2.
Tingkat pendidikan yang rendah
Tidak adanya keterampilan, ilmu
pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu
memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat
bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi kehidupan manusia.
Dengan belajar, orang yang semula
tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat
pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.
3.
Bencana Alam
Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami
menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk
dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
2.11. KEBIJAKAN ANTI
KEMISKINAN
Untuk menghilangkan atau mengurangi
kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuki ntervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.
Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan,
yakni :
1. Pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan yang prokemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (good
governance)
3. Pembangunan sosial
Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan
intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang
bila di bagi menurut waktu yaitu :
a. Intervensi jangka pendek, terutama
pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
b. Intervensi jangka menengah dan panjang
Ø Pembangunan sektor swasta
Ø Kerjasama regional
Ø APBN dan administrasi
Ø Desentralisasi
Ø Pendidikan dan Kesehatan
Ø Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan
2.12.
PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI INDONESIA
A.
Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya
operasional non personel hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan,
Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan
yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan
untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan
biaya investasi.
Prioritas
utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Oleh karena
itu keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi
sekolah/madrasah/ponpes dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain,
dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan
selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.
Dalam
Rangka Penuntasan Wajar Sembilan tahun yang bermutu, banyak program yang telah,
sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi
3, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkata mutu, relevansi dan daya
saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Salah satu program
yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun
yang bermutu adalah program BOS.
Melalui
Program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun,
maka setiap pelaksanaan program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut
:
Ø BOS harus menjadi sarana penting
untuk mempercepat penuntasan Wajar 9 Tahun.
Ø Melalui BOS tidak ada siswa miskin
putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
Ø Anak lulusan sekolah setingkat SD,
harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak
boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan
alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
Ø Kepala sekolah/madrasah/ponpes
mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan tidak berpotensi
untuk melanjutkan sekolah yang ditampung di SMP/MTs/SMPLB.
Ø Demikian juga apabila
teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat untuk melanjutkan agar
diajak kembali ke bangku sekolah.
B.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah
kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan
untuk usaha produktif.
KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun
sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan
penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30%
ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka
meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu
Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).
C.
Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin
menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami
gangguan sebagai berikut:
1.
Menderita gizi buruk
2.
Pengetahuan kesehatan kurang
3.
Perilaku kesehatan kurang
4.
Lingkungan pemukiman buruk
5.
Biaya kesehatan tidak tersedia
Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat
yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi sebagai
berikut:
1.
Produktivitas kerja tinggi
2.
Pengeluaran berobat rendah
3.
Investasi dan tabungan memadai
4.
Tingkat pendidikan maju
5.
Tingkat fertilitas dan kematian
rendah
6.
Stabilitas ekonomi mantap
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:
Ø
Menjamin terpenuhinya keadilan
sosial bagi masyarakat miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali
lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta
kematian sampai tahun 2010.
Ø
Untuk kepentingan politis nasional
yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan
(termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional
untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna mnurunkan
kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.
Ø
Hasil studi menunjukan bahwa
kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian
upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.Upaya-upaya pelayanan kesehatan
penduduk miskin, memerlukan penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi
serta tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk
miskin.
Pelayanan
kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya-upaya sebagai berikut:
Ø
Membebaskan biaya kesehatan dan
mengutamakan masalah-masalah kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin
seperti TB, malaria, kurang gizi, PMS dan pelbagai penyakit infeksi lain dan
kesehatan lingkungan.
Ø
Mengutamakan penanggulangan penyakit
penduduk tidak mampu.
NAMA :ABEATRICE
NPM : 2021403
KELAS : 2EB07